Orde Baru dan Reformasi

ORDE BARU

Awal kebangkitan orde baru, bercita-cita untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945  secara murni dan konsekuen. Atas dukungan mahasiswa, TNI, dan rakyat ketika itu, orba baru menampilkan sistem politik baru dengan nama ”demokrasi konstitusional” atau demokrasi Pancasila.

1.     Kronologi lahirnya Orde Baru:

·         30 September : Terjadinya pemberontakan G30S/PKI

·         11 Maret 1966 : Letjend Soeharto menerima Supersemar dari Presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan

·         12 Maret 1966 : dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang

·         22 Februari 1967: Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Soekarno

·         7 Maret 1967 : melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu.

·         12 Maret 1967 : Soeharto dilantik menjadi Presiden Indonesia

2.     Aksi-aksi Tritura

            Politik dan ekonomi yg kacau serta tuntutan penyelesaian masalah G30 S PKI membuat para mahasiswa KAMI, KAPPI dll (Front Pancasila) mengajukan 3 buah tuntutan yang dikenal dengan TRITURA:

a.     Bubarkan PKI

b.    Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI

c.     Turunkan harga/ perbaiki ekonomi

3.     Kebijakan Politik Dalam Negeri

a.     Pelaksanaan pemilu 1971

Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 (orde revolusi atau orde lama). Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta Pemilu yaitu Golkar. Dan kamu tahu? Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997.

b.    Penyederhanaan partai politik

c.     Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan.

d.    Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 atau Ekaprasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil.

4.     Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia antara lain

a.     Indonesia kembali menjadi anggota PBB

Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB.

b.    Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok

Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966.

c.     Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional

Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya

5.     Kebijakan sosial

Pada pemerintahan orde baru, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bidang sosial, seperti:

§  Program Keluarga Berencana (KB)

§  Transmigrasi

§  Gerakan Wajib Belajar

§  Gerakan Orang Tua Asuh

6.     KEHIDUPAN EKONOMI

Pemerintahan orde baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan.

a.     Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

b.    Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuku kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

c.     Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Bukan tanpa dasar, Trilogi Pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa orde baru adalah:

a.     Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali.

1)     Repelita I (1 April 1969-31 Maret 1974) Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7% sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita I dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari(Malari).

2)     Repelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979) menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

3)     Repelita III (1 April 1979-31 Maret 1984) Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan,

4)     Repelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989) menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.

5)     Repelita V (1 April 1989-31 Maret 1994) menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri.

6)     Repelita VI dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan sumber daya manusia.

b.    Revolusi Hijau

Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional (peasant) ke cara modern (farmers). Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan empat usaha pokok, yang terdiri dari:

1)     Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal; Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari: pemilihan dan penggunaan bibt unggul atau varietas unggul, pemupukan yang cukup, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif dan teknik penanaman yang baik.

2)     Ekstentifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal

3)     Diversifikasi (keanekaragaman usaha tani);

4)     Rehabilitasi (pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis).

7.     Peran Pelajar dan Pemuda dalam Perubahan Politik Ketatanegaraan

Kaum pelajar/mahasiswa sering disebut sebagai kaum intelektual, pemuda penerus bangsa yang mana masa depan negara ada di tangan mereka. selain itu, pelajar dan mahasiswa juga diistilahkan sebagai agen perubahan. Peran pelajar di indonesia ini sudah tidak bisa dipungkiri, misalnya terkait Kesadaran Nasional yang diusung oleh Budi Utomo, Sumpah pemuda pada 1928, Kemerdekaan Republik Indonesia, Penurunan Soekarno dan Soeharto dari jabatan kepresidenan merupakan usaha yang dilakukan oleh para pemuda indoensia yang terpelajar. oleh sebab itu, peranan mereka dalam perubahan politik dan ketatanegaraan tidak bisa dielakkan lagi, mereka adalah:

·         sebagai generasi penerus bangsa

·         sebagai agen perubahan baik politik, ketatanegaraan, ekonomi, sosial dll.

REFORMASI

Reformasi adalah Gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah lebih baik. Kenapa terjadi Reformasi?? karena pemerintah Orde Baru yang Otoriter dan Sentralistik.

8.     Masa Akhir Orde Baru

a.     Krisis Ekonomi

Pada tahun 1997 Asia Tenggara terjadi krisis moneter, ssalah satu negara terdampak adalah Indonesia. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan melemahnya nilai tukar rupian Rp. 17.000,00/ dollar AS. Untuk itu Soeharto meminta bantuan kepada bantuan IMF yang memberikan Syarat: mencabut dana Subsidi, dan menutup bank swasta. Akibatnya BBM dan TDL naik dan memicu gerakan masa

b.    Krisis politik

Berdasar Pemilu 1997 dan Sidang MPR Maret 1998 Soeharto terpilih menjadi Presiden RI ke 7 kalinya, dan wakilnya Habibie. Hal tersebut mendapat penolakan dari mahasiswa dan hampir sebagaian masyarakat Indonesia.

c.     Krisis sosial

Pada 1998 terjadi kerusuhan anti Tionghoa di sejumlah kota krn dianggap mendominasi perekonomian Indonesia

d.    Krisis Hukum dan Krisis Kepercayaan

Terjadi ketidakadilan dalam hukum dan Adanya Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)

9.     Tuntutan dan Agenda Reformasi

a.     Suksesi kepemimpinan nasional

b.    Amandemen UUD 1945

c.     Pemberantasan KKN

d.    Pengahapusan Dwifungsi ABRI

e.     Penegakkan supremasi hukum

f.     Pelaksanaan otonomi daerah

10.  Kronologi jatuhnya Orde Baru

·         1 Mei 1998: Pres. Soeharto menyatakan Reformasi baru dapat terlaksa setelah tahun 2003

·         9 Mei 1998: Soeharto bertolak ke Kairo KTT G-15

·         12 Mei 1998: Tragedi Trisakti

·         13 Mei 1998: Kerusuhan Jakarta-Solo

·         18 Mei: pendudukan gedung MPR oleh Mahasiswa à Ketua MPR Harmoko meminta Soeharto Turun

·         21 Mei: Soeharto turun dan berakhirlah kekuasaan ORBA

11.  Perkembangan Politik dan Ekonomi pada Masa Reformasi

a.     Masa Pemerintahan B.J Habibie (1998-1999)

·         Membentuk Kabinet Reformasi

·         Ekonomià penjadwalan kembali utang luar negeri Indonesia, UU anti-monopoli, suplai Beras

·         Politik: Otonomi daerah, UU Multipartai, pencabutan SIT bagi media cetak

·         Pelaksanaan pemilu 1999

·         Referendum Timor-Timur

·         Pengakuan HAM:pembebasan tapol eks PKI

b.    Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

·         Dipilih berdasar hasil sidang MPR 20 Oktober 1999

·         Kabinet Persatuan Nasionalàkebijakannya:

·         Pemisahan Polri dari TNI

·         Pengakuan Agama Konghuchu

·         Kebebasan Pers

·         Mengganti nama Irian Jayaà Papua

·         Membangun mitra dengan Luar Negeri

c.     Pemerintahan Megawati Soekarnoputri  (2001-2004)

·         Agenda Kabinet Gotong Royong

·         Tegasà menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme

·         Menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan

·         Meneruskan pembangunan politik

·         Mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masy sipil

·         Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan HAM

d.    Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (2004-2009)

·         Kabinet: Indonesia Bersatu

·         Menciptakan situasi aman dan damaià menyelesaikan konflik Aceh

·         Menyelesaikan masalah Papua

·         Melakukan pemberantasan Narkoba

·         Meningkatkan kesejahteraan rakyatà mengurangi pengangguran dan kemiskinan, memberikan dana kompensasi: BLT (Bantuan Langsung Tunai)

e.     SBY-Boediono (2009-2014)

·         Kabinet Indonesia Bersatu II

·         Mewujudkan sistem Good Governance: melakukan upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat

f.      Joko Widodo- Jusuf Kalla (2014-2019)

·         Kabinet Kerja

·         Memiliki cara kerja yang unik dengan melakukan blusukkan

·         Membangun infrstruktur daerah terdepan, terluar, tertinggal