ORDE BARU 1966-1998
Orde baru merupakan suatu
penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang
didasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilakukan karena munculnya ancaman
terhadap ideologi Pancasila yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September
(G30S/ PKI)
Supersemar dan Lahirnya Orde Baru
Peristiwa G30SPKI membuat
situasi politik Indonesia memanas ditambah lagi perekonomian yang kacau dengan
tingkat inflasi mencapai 600%. Kondisi demikian memicu pergolakan rakyat.
Aksi pertama berlangsung pada 10 Januari 1966.
Dipimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), mereka menyampaikan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Adapun
poin-poin yang diminta: 1) membubarkan PKI beserta ormasnya, 2) merombak
kabinet Dwikora, dan 3) Turunkan harga (perekonomian).
Dua hari berselang, Front Pancasila mendatangi DPR-GR (Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Aksi lanjutan digelar. Presiden Soekarno
mencoba menyetujui perubahan kabinet Dwikora. Meski begitu, kabinet baru ini
masih dianggap tidak efisien di mata rakyat karena masih melibatkan unsur PKI.
Kekecewaan masyarakat Indonesia semakin memuncak karena
dalam unjuk rasa tersebut, ada salah seorang demonstran yang gugur tertembak
yaitu Arif Rahman Hakim (Pahlawan Ampera).
Tepat tanggal 11
Maret 1966 Soekarno menandatangani SUPERSEMAR, yang isinya Soekarno menyerahkan
mandatnya kepada Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia. Soeharto
menggunakan “kekuatan SUPERSEMAR” untuk membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya. Menangkap
15 menteri dan membubarkan pasukan Cakrabirawa.
Soeharto sebagai pengemban Supersemar,
diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet
Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan
pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat
pada munculnya “dualisme kepemimpinan
nasional”. Pamor Soeharto naik sedangkan Soekarno turun. Akhirnya pada tanggal
22 Februari 1967 Soekarno mengundurkan diri dan Soeharta diangkat menjadi
presiden RI ke-2 secara resmi, yaitu melalui Ketetapan MPRS No. XV/ MPRS/ 1966
dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).
Kehidupan Politik
Orde Baru
1. Kebijakan
Politik dalam Negeri
a.
Pelaksanaan
Pemilu 1971
b.
Penyederhanaan
Partai Politik
c.
Pemerintah menyederhanakan partai
politik menjadi hanya 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI (PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo),
dan PPP (NU, Parmusi, Perti dan
PSII)
d.
Dwi
Fungsi ABRI
Dwifungsi
ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai
kekuatan sosial politik
e.
Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4
2. Kebijakan
Politik luar Negeri
a.
Indonesia
kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966
b.
Pemulihan
hubungan diplomasi dengan Malaysia
c.
Turut
serta dalam pembentukan ASEAN
Kehidupan Ekonomi
Kebijakan
ekonomi pemerintahan Soeharto adalah mencanangkan program Rencana Pembangunan
Lima Tahun (REPELITA) dan pada tahun
1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar. Selain itu,
menciptakan program trilogy pembangunan dengan tujuannya adalah agar ekonomi
masyarakat merata di seluruh Indonesia
Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok
tanam dari cara tradisional (peasant)
ke cara modern (farmers)
Kebijakan
Sosial
a. Pencanangan program Keluarga Berencana (KB)]
b. Program transmigrasi
c. Gerakan wajib belajar
d. Gerakan orang tua asuh
e. Pembredelan pers dan kebebasan berpendapat
Faktor Pemicu
Protes pada Pemerintahan ORBA
a.
Krisis Politik
: Presiden terlalu Otoriter
b.
Krisis
Ekonomi : nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah
c.
Krisis Kepercayaan
: terjadinya KKN
d.
Krisis Hukum
: hukum dikontrol oleh Soeharto
Berikut Infografis terjadinya
Reformasi
untuk memahami lebih lanjut silahkan klik link di bawah ini untuk mengerjakan evaluasi!
jika Skor pilihan ganda masih di bawah KKM silahkan klik link di bawah untuk remidian!
Remidian : https://forms.gle/Mi1GVZ6iT7XTEaYCA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar